SOAL DAN KUNCI JAWABAN, UNTUK LOLOS MENJADI PERANGKAT DESA
SOAL UNTUK CALON PERANGKAT DESA
A. Tes Wawasan Pengetahuan Perangkat Desa
1. Rencana pembangunan jangka menengah Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu ...
a. 3 tahun
b. 4 tahun
c. 5 tahun
d. 6 tahun
Jawaban: D
2. Rencana kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu ...
a. 4 tahun
b. 3 tahun
c. 2 tahun
d. 1 tahun
Jawaban: D
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari ...
a. anggaran kecamatan
b. anggaran kabupaten
c. anggaran provinsi
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Jawaban: D
4. Alokasi Dana Desa adalah ...
a. dana yang dibagikan secara merata
b. dana yang diterima dari Pemerintah Pusat
c. dana yang diterima dari kecamatan
d. dana yang diterima Desa dari APBD Kabupaten
Jawaban: D
5. Bendahara Desa adalah unsur staf ...
a. Kepala Seksi di Desa
b. Kepala Urusan di Desa
c. Kepala Dusun di Desa
d. Sekretariat Desa
Jawaban: D
6. Tahun anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu ...
a. 4 tahun
b. 3 tahun
c. 1 tahun
d. 2 tahun
Jawaban: D
6. Tahun anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu ...
a. 4 tahun
b. 3 tahun
c. 1 tahun
d. 2 tahun
Jawaban: D
7. Pengaturan keuangan Desa diselenggarakan dengan ruang lingkup tersebut di bawah ini, kecuali ...
a. keuangan Desa
b. pendapatan Desa
c. perhitungan penerimaan Desa
d. APBDes
Jawaban: C
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan ...
a. kerja Perangkat Desa menarik pajak
b. penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan
c. uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
Jawaban: C
9. Pengelolaan keuanan Desa dikelola dalam masa ...
a. 3 tahun
b. 2 tahun
c. 1 tahun
d. 4 tahun
Jawaban: C
10. Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mempunyai tugas sebagai ...
a. Pengawas
b. Penyeleksi
c. Koordinator
d. Pembelanja
Jawaban: C
11. Pengaturan Desa menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berasaskan tersebut di bawah ini, kecuali ...
a. kewilayahan
b. partisipasi
c. pemberdayaan
d. kesetaraan
Jawaban: A
12. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa ditetapkan dengan ...
a. Peraturan Bupati
b. Peraturan Camat
c. Peraturan Desa
d. Peraturan Gubernur
Jawaban: A
13. Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan azas tersebut di bawah ini, kecuali ...
a. pendapatan asli Desa
b. kepastian hukum
c. keterbukaan
d. profesionalitas
Jawaban: A
14. Perangkat Desa terdiri dari tersebut di bawah ini, kecuali ...
a. Pelaksana Kesukuan
b. Pelaksana Kewilayahan
c. Pelaksana Teknis
d. Pelaksana Sekretaris Desa
Jawaban: A
15. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang ...
a. sekali dalam setahun
b. dua kali dalam setahun
c. tiga kali dalam setahun
d. empat kali dalam setahun
Jawaban: A
16. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ...
a. ketokohan warga
b. keterwakilan wilayah
c. keterpandangan warga
d. kepribadian warga
Jawaban: B
17. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak ...
a. 4 kali secara berurut-turut atau tidak secara berturut-turut
b. 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara beruturut-turut
c. 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
d. 1 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
Jawaban: B
18. Usia anggota Badan Permusyawaratan Desa ...
a. paling rendah 21 tahun/pernah menikah
b. paling rendah 20 tahun/pernah menikah
c. paling rendah 19 tahun/pernah menikah
d. paling rendah 18 tahun/pernah menikah
Jawaban: B
19. Jenis peraturan di Desa terdiri atas tersebut di bawah ini ...
a. Peraturan Kepala Desa
b. Peraturan Kepala Desa bersama Camat
c. Peraturan bersama kepala Desa
d. Peraturan Desa
Jawaban: B
20. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari ...
a. Kepala Desa dan BPD
b. Bupati
c. Camat
d. Kepala Bagian Pemerintah Desa
Jawaban: B
21. Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah ...
a. Kepala Desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara Desa
b. Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa
c. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
d. Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
Jawaban: C
22. Yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah ...
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemeritnah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan LPMD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Penyelenggaraan urusan pemeritnahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jawaban: C
23. BPD adalah singkatan dari ...
a. Badan Perwakilan Desa
b. Badan Permufakatan Desa
c. Badan Permusyawaratan Desa
d. Badan Perhimunan Masyarakat Desa
Jawaban: C
24. APBDesa adalah singkatan dari ...
a. Anggaran Penerimaan dan Biaya Desa
b. Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
d. Anggaran Pemasukan dan Belanja Desa
Jawaban: C
25. Peraturan Desa dibuat oleh ...
a. Sekretaris Desa bersama LPM
b. Kepala Desa bersama LPM
c. Kepala Desa bersama BPD
d. Sekretaris Desa bersama BPD
Jawaban: C
26. Masa jabatan Kepala Desa selama ...
a. 5 tahun
b. 4 tahun
c. 7 tahun
d. 6 tahun
Jawaban: D
27. Masa jabatan Perangkat Desa ...
a. setinggi-tingginya 58 tahun
b. setinggi-tingginya 55 tahun
c. setinggi-tingginya 57 tahun
d. setinggi-tingginya 60 tahun
Jawaban: D
28. Setelah masa habis jabatannya Kepala Desa dapat diangkat kembali melalui pemilihan untuk ...
a. empat kali masa jabatan
b. satu kali masa jabatan
c. tiga kali masa jabatan
d. dua kali masa jabatan
Jawaban: D
29. Kepala Desa diberhentikan karena hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali ...
a. berakhir masa jabatannya dan sudah dilantik Pejabat yang baru
b. meninggal dunia
c. melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan
d. menyelenggarakan hiburan di Balai Desa
Jawaban: D
30. Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada ...
a. Kepala Desa dan BPD
b. BPD
c. Camat
d. Kepala Desa
Jawaban: D
31. Panitia pengisian Perangkat Desa dibentuk oleh ...
a. Kepala Desa bersama BPD
b. Camat atas usul Kepala Desa
c. Camat dan Kepala Desa
d. Kepala Desa dan Sekretaris Desa
Jawaban: A
32. Perangkat Desa dilarang melakukan tindakan tersebut di bawah ini, kecuali ...
a. melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat
b. menjadi pengurus Partai Politik
c. merangkap Jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota Lembaga Desa
d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum
Jawaban: A
33. Perangkat Desa diberhentikan karena hal-hal berikut, kecuali ...
a. melakukan jalan sehat
b. berakhir masa jabatannya
c. meninggal dunia
d. melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan
Jawaban: A
34. Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan kepada yang tersebut dibawah ini, kecuali ...
a. dana pinjaman yang mengikat
b. Pemerintah Desa
c. swadaya masyarakat
d. dana-dana lainnya yang sah
Jawaban: A
35. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan ...
a. Keputusan Kepala Desa
b. Peraturan Desa
c. Peraturan Kepala Desa
d. Keputusan BPD
Jawaban: A
36. Perangkat Desa bertugas ...
a. membantu Kepala Desa dalam mengurus tanah bengkok dan memungut PBB
b. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
c. melaksanakan administrasi Desa dan mengolah tanah bengkok saja
d. membantu tugas-tugas anggota BPD dan LPM
Jawaban: B
37. Desa diatur dengan ...
a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Desa
b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
c. Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Desa
d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 tentang Desa
Jawaban: B
38. Masa kerja Perangkat Desa terhitung sejak ...
a. pendaftaran seleksi
b. pengangkatan/pelantikan
c. melengkapi syarat-syarat
d. mengikuti tes atau ujian seleksi
Jawaban: B
39. Pendapatan Perangkat Desa antara lain di bawah ini, kecuali ...
a. menerima SILTAP/PTAPD setiap bulan
b. menerima bagian komisi dari proyek Desa
c. menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes
d. penerimaan lain yang sah
Jawaban: B
40. Sanksi administrasi bagi Perangkat Desa yang melanggar larangan tersebut di bawah ini, kecuali ...
a. teguran tertulis
b. melakukan kerja sukarela
c. teguran lisan
d. pemberhentian sementara
Jawaban: B
41. Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar ...
a. 60%
b. 55%
c. 75%
d. 40%
Jawaban: C
42. Para Kepala Urusan di Desa dipimpin oleh ...
a. Kepala Desa
b. Camat
c. Sekretaris Desa
d. Ketua BPD
Jawaban: C
43. Para Kepala Seksi merupakan unsur pembantu dan pelaksana tugas operasional ...
a. Sekretaris Desa
b. Camat
c. Kepala Desa
d. Ketua BPD
Jawaban: C
44. Para Kepala Dusun merupakan satuan tugas kewilayahan yang membantu ...
a. Sekretaris Desa
b. Kepala Seksi Pemerintahan
c. Kepala Desa
d. Kepala Urusan Umum
Jawaban: C
45. Tingkat perkembangan Desa ...
a. swakelola, swadaya, swaraya
b. swarasa, swawarna, swawawasan
c. swasembada, swakarya, swadaya
d. swasembada, swakelola, swadaya
Jawaban: C
46. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal ...
a. 28 November
b. 28 September
c. 28 Agustus
d. 28 Oktober
Jawaban: D
47. Salah satu Pahlawan Revolusi ...
a. Ahmad Albar
b. Ahmad Dani
c. Ahmad Raffi
d. Ahmad Yani
Jawaban: D
48. Yang bukan nama daerah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah ...
a. Badung
b. Mataram
c. Selong
d. Gerung
Jawaban: D
49. Yang bukan nama wilayah Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur adalah ...
a. Labuhan Haji
b. Selong
c. Aikmel
d. Gerung
Jawaban: D
50. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh ...
a. Kusbini
b. C. Simanjuntak
c. L. Manik
d. W.R. Supratman
Jawaban: D
B. Tes Wawasan Kebangsaan
1. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan…
A. Dasar dan ideologi Negara
B. Kemauan Negara
C. Keputusan bersama seluruh rakyat
D. Pemikiran negara baru
E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan
Jawaban. A
2. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah…
A. Nilai kerohanian
B. Nilai filosofis
C. Nilai filsafat
D. Nilai abstrak
E. Nilai umum
Jawaban. A
3. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah…..
A. BPUPKI
B. PPKI
C. Muh. Yamin
D. Panitia kecil
E. Panitia Sembilan
Jawaban. E
4. Pancasila memneuhi syarat sebagai saats fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang dimaksud Pancasila sebagai staats fundamental norm adalah..
A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain
B. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan kedudukannya tidak dapat dirubah
C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak
D. Pancasila sebagai dasar hukum
E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma norma yg berlalu di dunia
Jawaban. B
5. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena pancasila berperan sebagai…
A. falsafah bangsa
B. dasar negara
C. ideologi negara
D. cita-cita bangsa
E. instrumen bangsa
Jawaban. D
6. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis semuanya harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila sebagai…
A. ideologi bangsa
B. falsafah bangsa
C. instrumen bangsa
D. dasar Negara
E. tujuan Negara
Jawaban. D
7. Pancasila sebagai dasar negara Indesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dsar negara terjadi pada tanggal…
A. 1 Juni 1945
B. 22 Juni 1945
C. 17 Agustus 1945
D. 18 Agustus 1945
E. 19 Agustus 1945
Jawaban. D
8. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam…
A. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua
B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
D. Batang tubuh UUD 1945
E. TAP MPR
Jawaban. C
9. Berdasarsakan UU No. 12 Tahun 2011 yang menjadi urutan tertinggi perundangan Republik
Indonesia adalah…
A. Pancasila
B. UUD 1945
C. Undang-Undang
D. Ketetapan MPR
E. Peraturan Presiden
Jawaban. B
10. Pembukaann UUD 1945 merupakan penyebab Batang Tubuh UUD 1945. hal tersebut merupakan maksud hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang bersifat…
A. Fundamental
B. Formal
C. Kausal
D. Ketetapan
E. Permanen
Jawaban. C
11. Alasan Yuridis pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah adalah….
A. Pembukaan UUD 1945 tetep melekat erat dengan terbentuknya Negara
B. Pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental
C. Proklamasi merupakan kehendak Tuhan
D. Berhubungan dengan nasib warga negara
E. Jika diubah akan mengubah nilai dasar yang ada di dalamnya
Jawaban. A
12. Didalam UUD 1945 terdapat bab yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah…
A. Pasal UUD
B. Bentuk negara
C. Agenda sidang MPR
D. Pelaksanaan pemerintahan
E. Peraturan presiden
Jawaban. B
13. Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui maka…
A. RUU tersebut tidak dapat digunakan
B. Sah menjadi UU dan harus diundangkan
C. RUU tersebut batal demi hukum
D. DPR meminta presiden untuk segera mengesahkan RUU tersebut
E. Harus diajukan kembali pada sidang masa berikutnya
Jawaban. B
14. Pihak yatau lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah…..
A. Presiden
B. MPR
C. DPR
D. Mahkamah Agung
E. Komisi Yudisial
Jawaban.A
15. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia pada UUD 1945 terletak pada bab…
A. XV
B. XVI
C. XA
D. XII
E. V
Jawaban.C
16. Peraturan daerah berada di urutan terakhir pada hierarki perundangan. Peraturan daerah dibuat oleh…..
A. DPR
B. DPRD
C. Gubernur
D. DPRD dan Gubernur
E. DPR dan DPRD
Jawaban. D
17. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, begitu pula dalam perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila yaitu sila…
A. Ketuhanan yang maha Esa
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesai.
Jawaban. E
18. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan makna yang terkandung dari pembukaan UUD 1945 alinea…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban. D
19. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Aturan peralihan pada UUD 1945 setelah amandemen memiliki…
A. 1 Pasal
B. 2 Pasal
C. 3 Pasal
D. 4 Pasal
E. 5 Pasal
Jawaban. C
20. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur melalui UUD 1945 Pasal…
A. 26 Ayat 1
B. 27 Ayat 1
C. Ayat 2
D. 30 Ayat 1
E. 30 Ayat 2
Jawaban. D
21. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang kedua tanpa campur tangan pihak lain untuk dapat menegakkan hukum yang penuh dengan keadilan. Lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah…..
A. Komisi Yudisial
B. Kejaksaan Agung
C. Komisi Pemberantasan Korupsi
D. DPR
E. Mahkamah Agung
Jawaban. E
22. UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilangsungkan pada tanggal…
A. 12-21 Oktober 1998
B. 14-21 Oktober 1999
C. 7-18 Agustus 2000
D. 1-9 November 2001
E. 19-26 Agustus 2001
Jawaban. C
23. Negara mempunyai hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini tercantum pada….
A. Batang tubuh pasal 1 ayat 1
B. Batang tubuh pasal 2 ayat 1
C. Pembukan alinea 1
D. Pembukaan alinea 4
E. Batang tubuh pasal 1 ayat 3
Jawaban. C
24. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden adalah…..
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. MPR
D. Komisi Yudisial
E. DPR
Jawaban. B
25. Setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Hal ini diatur dalam UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen ke..
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban. D
26. Perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan termuat pada pembukaan UUD 1945 alinea…
A. 1 dan 3
B. 4
C. 2 dan 4
D. 3 dan 2
E. 1 dan 4
Jawaban. A
27. RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR harus memperhatikan pertimbangan…..
A. MPR
B. DPD
C. BPK
D. BPKP
E. Menteri Keuangan
Jawaban. B
28. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban. C
29. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila…
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban. B
30. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila…
A. Ketuhanan yang maha Esa
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Jawaban. D
BACA JUGA REGULASI PERATURAN MENTRI DESA
KILIK DISINI Peraturan Mentri Nomor 8 Tahun 2022
KILIK DISINI Peraturan Mentri Nomor 7 Tahun 2022
