Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Cek Bansos: Bantuan Sosial BPNT dan PKH Dalam Bentuk Uang dan tidak menggunakan E Warung

Bantuan Sosial BPNT dan PKH Dalam Bentuk Uang dan tidak menggunakan E Warung

Cek Bansos: Bantuan Sosial BPNT dan PKH Dalam Bentuk Uang dan tidak menggunakan E Warung
Doc. Sekilasdesa (mensos RI dalam konfersi pers)

Sekilas Desa. Cek Bansos: Bantuan Sosial BPNT dan PKH Dalam Bentuk Uang dan tidak menggunakan E Warung- Kemensos RI memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia, dan tidak lagi melalui e-Warung.

Bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai adalah program bantuan sosial yang menyediakan paket beras gratis maupun subsidi pangan kepada keluarga miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Program ini memungkinkan penerima untuk membeli beras, gandum, dan bahan pangan lainnya dengan harga yang lebih murah di toko-toko di sekitar daerah mereka. 

Program ini juga memungkinkan penerima untuk membeli beras dan bahan pangan lainnya dengan uang tunai. Program ini juga memungkinkan penerima untuk menggunakan kartu kredit, debit, atau kartu gesek untuk membeli beras dan bahan pangan lainnya. Dengan program ini, masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan biaya yang relatif lebih rendah.

PKH adalah Program Keluarga Harapan, program bantuan sosial yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia. Program ini menyediakan berbagai bantuan seperti bantuan pangan, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan lainnya untuk keluarga miskin di seluruh Indonesia. Program ini juga menyediakan berbagai bantuan pangan seperti beras gratis, subsidi pangan, dan bantuan lainnya untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Kementrian sosial berkaitan dengan bantuan pangan non tunai dan PKH

Kementerian Sosial adalah kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan kesejahteraan sosial, masyarakat, dan keluarga miskin di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial juga bertanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan layanan bantuan sosial, seperti bantuan pangan non tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Sosial juga bertanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan layanan kesejahteraan sosial lainnya, seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan lainnya. Kementerian Sosial juga bertanggung jawab untuk menyediakan informasi, pelatihan, dan bantuan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Surat

Menteri Sosial, Tri Rismaharini memastikan skema penyaluran bansos melalui Bank dan PT Pos ini sudah disepakati antara Kemensos dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kemensos Kamis (2/3/2023), Risma menegaskan, Penyaluran melalui bank bertujuan untuk meningkatkan financial inclusion atau keuangan inklusif bagi masyarakat. Sesuai perpres no 63 tahun 2017  boleh  penarikan tunai atau barang dan diteruskan melalui  surat edaran Menteri Sosial Republik Indonesia bahwa penyaluran bantuan sosial program sembako tahun anggaran tahun 2023, keluarga penerima manfaatKPM akan menerima  bantuan sosial Program sembako  dengan melakukan penarikan uang dari rekening keluarga penerima manfaat (KPM). Jadi menteri Sosial menyepakati bahwa penyalurannya melalui tunai dengan bank langsung atau lewat ATM.

Alasan lain tidak lagi menggunakan e warong adalah rekomendasi juga dari Komisi VIII dewan perwakilan Rakyat republik Indonesia dalam rapat kerja bersasma Menteri Sosial pada tanggal 8 Februari 2023terkait evaluasi e warong menjadi" bancakan" oknum-oknum yang memanfaatkan dana bantuan untuk keluarga penerima manfaat ( KPM).

“Jadi kami sudah menyepakati itu. Semula di bank, kemudian jika beberapa hari tidak diambil maka penyalurannya itu melalui PT Pos,” kata Mensos dalam konferensi pers sebagai dilansir dalam website Kemensos.go.id. Penyaluran bansos melalui PT Pos dikhususkan untuk menjangkau daerah yang susah diakses oleh bank. Sementara, PT Pos menjangkau 83 kabupaten/kota, sedangkan Himbara dan BSI akan menyalurkan bantuan di 431 kabupaten/kota. Penyaluran ini menargetkan 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT.

Risam juga mengatakan "jika bantuan dalam beberapa waktu tidak juga diambil oleh keluarga penerima manfaat (KPM), maka penyaluranny akan di serahkan ke PT. POS".